KAUSA.CO.ID | LUWU — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, kembali menjadi sasaran penertiban aparat. Selasa (1/9/2026), Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsu...
KAUSA.CO.ID | LUWU — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, kembali menjadi sasaran penertiban aparat. Selasa (1/9/2026), Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsu...
Kuasa.co.id – Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Luwu. Rismayanti mengaku mengalami tekanan mental berat akibat intimidasi yang disebut dilakukan oleh atasannya selama menjalankan tugas d...
Tidak ada postingan yang ditemukan

KAUSA.CO.ID | LUWU — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, kembali menjadi sasaran penertiban aparat. Selasa (1/9/2026), Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M....
Kuasa.co.id – Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Luwu. Rismayanti mengaku mengalami tekanan mental berat akibat intimidasi yang disebut dilakukan oleh atasannya selama...
Bendahara Lampuara: Nilai di LPJ Lebih Besar, Sisanya Diserahkan ke Kepala Desa Atas Perintah Sekdes
Kuasa.co.id – Persidangan dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Luwu kembali mengungkap fakta baru. Rismayanti Bendahara Desa Lampuara menyebut adanya selisih antara nilai yang tercantum dalam laporan pertanggungjawa...
Kuasa.co.id – Suasana sidang dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Luwu berubah haru saat bendahara desa memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, ia meng...
JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui proses evakuasi dua kapal tanker milik Pertamina dari Selat Hormuz tidak berjalan mudah. Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih berge...
MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memberi sinyal kuat akan melakukan kebijakan merumahkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai tahun 2027. Kebijakan ini muncul di tengah tek...












