KUASA.CO.ID – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kembali menjadi sorotan setelah entitas di bawahnya, PT Danantara Investment Management, menerbitkan surat utang baru senilai Rp7 triliun.
Langkah ini dilakukan saat lembaga yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut baru memasuki tahun pertama operasionalnya. Penerbitan utang jangka panjang ini disebut memiliki bunga tetap yang relatif rendah, yakni sekitar 2 persen per tahun.
Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), instrumen yang diterbitkan terdiri dari dua seri, yakni Seri A dengan tenor lima tahun dan Seri B dengan tenor tujuh tahun. Distribusi efek dilakukan secara elektronik mulai 17 Maret 2026, dengan pembayaran bunga perdana dijadwalkan setahun setelahnya.
Dalam proses penerbitan ini, PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penata laksana (arranger), sementara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditunjuk sebagai agen pemantau.
Penerbitan utang oleh lembaga investasi negara ini memunculkan beragam tanggapan. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai sebagai strategi untuk menghimpun dana murah guna memperkuat portofolio investasi dan mendorong imbal hasil aset negara.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan terkait arah kebijakan keuangan Danantara, terutama karena lembaga ini dibentuk dengan mandat meningkatkan nilai aset BUMN serta menarik investasi asing ke dalam negeri.
Pengamat menilai, penggunaan instrumen utang sejak awal operasional bisa menjadi pisau bermata dua. Jika dikelola secara optimal, dana tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan fiskal. Namun jika tidak tepat sasaran, beban utang berpotensi menjadi risiko jangka panjang.
Sebagai sovereign wealth fund versi Indonesia, Danantara mengemban peran strategis dalam mengelola aset negara secara produktif. Target ambisius untuk meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara menjadi tantangan tersendiri, terlebih di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Langkah menerbitkan utang Rp7 triliun ini pun menjadi ujian awal: apakah Danantara mampu membuktikan diri sebagai motor investasi yang efektif, atau justru menambah kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.
