KAUSA.CO.ID – Gelombang protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian meluas. Kali ini, barisan ibu-ibu alias “mak-mak” tampil di garis depan, menyuarakan kekecewaan atas menu yang dinilai tak sebanding dengan anggaran, hingga rentetan kasus keracunan yang mencemaskan.
Di berbagai daerah seperti Pati, Rembang, Bulukumba, Pontianak hingga Palu, warga turun ke jalan. Mereka mendesak evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu (AWTB) memprotes kualitas menu yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Koordinator aksi menyebut anggaran per porsi yang disebut-sebut Rp8.000 hingga Rp15.000, namun setelah dicek ke pasar, nilai makanan yang diterima siswa ditaksir hanya sekitar Rp5.000.
Menu seperti jamur, telur puyuh, dan roti dinilai jauh dari standar gizi ideal. Warga bahkan mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa lebih besar jika tak ada pembenahan signifikan.
Aksi serupa juga terjadi di
Sulawesi Tengah – Mahasiswa mendesak DPRD mengevaluasi total program MBG.
Pontianak, Kalimantan Barat – Protes soal transparansi dan dugaan salah sasaran.
Bulukumba, Sulawesi Selatan – Demo berujung ricuh, mahasiswa menuding adanya dugaan mark-up anggaran.
Rembang, Jawa Tengah – Massa menyoroti menu tak layak dan potensi pemborosan anggaran.
Tasikmalaya, Jawa Barat – Guru honorer memprotes kebijakan pengangkatan PPPK untuk pegawai SPPG yang dianggap tak adil.
Mak-mak dan mahasiswa kompak menyuarakan satu tuntutan: evaluasi total, bukan tambal sulam.
Ratusan Siswa Keracunan, Ada Apa?
Gelombang demo ini beriringan dengan kasus keracunan massal di sejumlah daerah
Cimahi, Jawa Barat – 43 siswa dilaporkan mengalami muntah-muntah usai menyantap MBG.
Aceh Selatan – 18 siswa dari PAUD hingga SMA mengalami gejala mual, muntah dan bentol alergi.
Bireuen, Aceh – Sekitar 130 siswa terdampak.
Sidikalang, Sumatra Utara – Hampir 300 siswa dari SMK HKBP dan SMK Arina diduga keracunan akibat kontaminasi bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus.
Beberapa dapur MBG disebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Hasil uji laboratorium menunjukkan indikasi pertumbuhan bakteri akibat distribusi dan penyimpanan yang tak memenuhi standar keamanan pangan.
BGN: 47 SPPG Disetop Sementara
Menanggapi polemik ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah menghentikan sementara operasional 47 SPPG di berbagai daerah.
BGN menegaskan alokasi Rp8.000–Rp15.000 per porsi bukan sepenuhnya untuk bahan makanan, melainkan juga untuk biaya operasional seperti listrik, insentif relawan, sewa bangunan, hingga perlengkapan dapur.
Namun di mata publik, penjelasan tersebut belum meredam kekecewaan. Banyak orang tua mempertanyakan transparansi dan pengawasan di lapangan.
Pengamat kebijakan publik menilai aksi mak-mak dan orang tua siswa bukanlah gerakan politik oposisi, melainkan bentuk pengalaman sosial yang nyata. Ketika anak-anak menjadi korban keracunan, isu ini tak lagi abstrak.
Protes dari orang tua dianggap sebagai alarm serius bagi pemerintah. Jika pola masalah terus berulang, menu tak layak, dugaan mark-up, hingga keracunan, maka evaluasi sistemik menjadi keniscayaan.
Program MBG adalah janji kampanye besar yang kini diuji di lapangan. Di tengah kondisi ekonomi daerah yang tertekan, masyarakat berharap program ini benar-benar menjadi solusi gizi, bukan polemik baru.
Mak-mak sudah bergerak. Mahasiswa sudah bersuara. Orang tua sudah turun ke jalan.
