KAUSA.CO.ID – Penyampaian resmi pemerintah Republik Islam Iran, peristiwa yang mereka sebut sebagai kesyahidan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei bermula dari rangkaian serangan militer yang terjadi pada akhir Februari 2026. Dalam keterangan yang disiarkan melalui televisi pemerintah dan kantor berita resmi negara, disebutkan bahwa pada malam 28 Februari 2026 terjadi serangan udara yang menargetkan sejumlah titik strategis di ibu kota Tehran, termasuk kawasan yang menjadi pusat aktivitas kepemimpinan negara.
Pejabat Iran menyatakan bahwa Ayatullah Khamenei saat itu sedang berada di kompleks kerjanya dan tetap menjalankan tugas kenegaraan di tengah situasi yang memanas. Dalam narasi resmi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa serangan dilakukan oleh “rezim Amerika Serikat dan Zionis” sebagai bagian dari agresi terhadap kedaulatan Republik Islam Iran. Mereka menggambarkan peristiwa itu sebagai tindakan yang disengaja untuk melumpuhkan kepemimpinan negara.
Beberapa jam setelah serangan, media pemerintah Iran belum langsung mengumumkan detail kondisi Pemimpin Tertinggi. Namun pada pagi hari 1 Maret 2026, siaran resmi televisi negara menayangkan pembacaan pernyataan duka cita. Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa Ayatullah Ali Khamenei telah “syahid dalam menjalankan tugas membela bangsa dan agama.” Pemerintah secara konsisten menggunakan istilah syahid (martir), bukan sekadar meninggal dunia, untuk menekankan bahwa wafatnya terjadi dalam konteks agresi militer terhadap Iran.
Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataan terpisah menyebut bahwa “kesyahidan Pemimpin Tertinggi menandai babak baru tanggung jawab dan keteguhan bangsa Iran.” Mereka juga menegaskan bahwa jalur perjuangan politik dan ideologis negara tidak akan berhenti, serta memperingatkan akan adanya respons terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Tak lama setelah pengumuman resmi, pemerintah Iran mendeklarasikan masa berkabung nasional selama 40 hari. Bendera-bendera diturunkan setengah tiang, dan berbagai kota besar di Iran menggelar doa serta penghormatan publik. Pemerintah juga mengumumkan hari libur nasional sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dalam siaran resmi, pejabat tinggi negara menyerukan persatuan nasional dan ketenangan, sembari menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan tetap berjalan sesuai konstitusi.
Sesuai mekanisme konstitusional Republik Islam Iran, diumumkan pula pembentukan dewan sementara untuk memastikan kelangsungan pemerintahan sampai lembaga yang berwenang menentukan pemimpin tertinggi berikutnya. Para pejabat menekankan bahwa stabilitas negara tetap terjaga dan institusi pemerintahan berfungsi normal.
Dalam keseluruhan narasi resmi Iran, kesyahidan Ayatullah Ali Khamenei digambarkan bukan hanya sebagai kehilangan seorang pemimpin, tetapi sebagai momen historis yang memperkuat tekad nasional. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa peristiwa tersebut akan dikenang sebagai bagian dari perjalanan panjang Republik Islam Iran dalam menghadapi tekanan dan konflik internasional.
