JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, memutuskan menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Penundaan ini dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyampaikan bahwa seluruh pembahasan terkait forum Board of Peace (BoP) untuk sementara ditangguhkan. Situasi keamanan kawasan dinilai masih sangat dinamis dan berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih luas.
“Rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza saat ini ditunda,” demikian keterangan resmi pemerintah yang dirilis pada Senin (16/3/2026).
Penundaan tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang membuat pembahasan terkait BoP berada dalam status on hold. Pemerintah Indonesia menilai perkembangan geopolitik saat ini memerlukan kehati-hatian sebelum mengambil langkah strategis, termasuk pengiriman pasukan ke wilayah konflik.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap mendorong penyelesaian damai atas konflik yang terjadi. Ia bahkan menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang berperang.
“Konflik ini menciptakan ketidakpastian dan gejolak bagi banyak negara. Karena itu, saya selalu menyarankan agar semua pihak membuka ruang dialog dan mencari jalan damai,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Indonesia tetap berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution). Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia di dalam forum BoP justru dapat menjadi sarana untuk memengaruhi arah kebijakan internasional agar berpihak pada perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, sebelumnya menyatakan Indonesia sempat menyiapkan hingga 20.000 prajurit TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Namun, karena sebagian besar negara hanya mengirim ratusan personel, Indonesia kemudian menyesuaikan jumlah pasukan menjadi sekitar 8.000 prajurit.
“Negara-negara lain rata-rata hanya mengirim ratusan pasukan. Jadi kita siapkan sekitar 8.000 personel,” kata Sjafrie.
Meski demikian, jadwal keberangkatan pasukan TNI hingga kini belum dapat dipastikan. Pemerintah masih memantau perkembangan situasi global dan dinamika yang terjadi dalam forum Board of Peace.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, pemerintah menegaskan bahwa langkah Indonesia tetap berorientasi pada stabilitas kawasan, upaya perdamaian internasional, serta dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
