JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung kebijakan pemotongan gaji pejabat kabinet yang diterapkan di Pakistan sebagai salah satu langkah penghematan negara di tengah ketidakpastian global. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi contoh yang patut dipelajari Indonesia jika situasi ekonomi dunia semakin bergejolak.
Dalam sidang kabinet paripurna, Prabowo mengungkapkan bahwa Pakistan mengambil langkah drastis untuk menekan pengeluaran negara. Selain memangkas gaji anggota kabinet, pemerintah Pakistan juga membatasi berbagai fasilitas pejabat, termasuk penggunaan kendaraan dinas.
Menurut Prabowo, kebijakan itu diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya potensi konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu masyarakat yang paling rentan menghadapi dampak ekonomi global, termasuk kenaikan harga energi.
Di Indonesia, gaji pokok menteri sebenarnya relatif kecil jika merujuk pada aturan resmi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri negara ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Namun selain gaji pokok, menteri juga menerima tunjangan jabatan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, tunjangan jabatan menteri mencapai Rp13.608.000 per bulan.
Jika digabungkan, total gaji dan tunjangan yang diterima seorang menteri mencapai sekitar Rp18.648.000 per bulan.
Sementara itu, wakil menteri menerima hak keuangan sebesar 85 persen dari tunjangan jabatan menteri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015. Dengan demikian, hak keuangan wakil menteri sekitar Rp11.566.800 per bulan, belum termasuk fasilitas lain.
Selain penghasilan tersebut, baik menteri maupun wakil menteri juga memperoleh berbagai fasilitas negara, seperti rumah dinas, kendaraan dinas, serta tunjangan perumahan apabila rumah jabatan belum tersedia.
Dorongan Efisiensi Anggaran
Pernyataan Prabowo soal pemotongan gaji pejabat negara memunculkan wacana baru mengenai efisiensi belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah disebut perlu menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan kenaikan harga minyak dunia maupun dampak konflik geopolitik internasional.
Meski belum ada keputusan resmi terkait pemotongan gaji kabinet di Indonesia, langkah penghematan di lingkungan pemerintahan disebut menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji.
Langkah tersebut, menurut Prabowo, penting agar negara memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melindungi masyarakat jika situasi global semakin memburuk.
