Klaim pemerintah bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan hanya dalam waktu satu tahun kini berhadapan langsung dengan fakta statistik lima tahun terakhir. Data resmi justru menunjukkan produksi beras stagnan, sementara impor melonjak tajam menjelang deklarasi swasembada.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia sepanjang 2020–2024 berada di kisaran 30–31 juta ton per tahun. Tidak terlihat lonjakan signifikan yang menandai lompatan struktural sektor pertanian.
“Jika dilihat secara deret waktu, produksi beras nasional cenderung datar dan bahkan menurun tipis pada 2023 dan 2024,” demikian tercatat dalam publikasi Statistik Tanaman Pangan BPS.
Di saat produksi relatif stagnan, data impor justru bergerak berlawanan arah. BPS mencatat impor beras Indonesia yang pada 2020–2022 hanya puluhan ribu ton, melonjak drastis menjadi sekitar 2,7 juta ton pada 2023, dan meningkat lagi hingga hampir 2,9 juta ton pada 2024.
“Lonjakan impor beras 2023–2024 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir,” tulis BPS dalam laporan Perdagangan Luar Negeri Komoditas Pertanian.
Data tersebut diperkuat oleh Perum Bulog, yang mengonfirmasi bahwa impor dilakukan untuk menjaga stok dan stabilitas harga akibat tekanan produksi dalam negeri dan dampak iklim ekstrem.
“Penguatan stok nasional pada periode 2023–2024 dilakukan melalui penyerapan luar negeri karena produksi domestik belum mencukupi kebutuhan nasional,” ujar Bulog dalam laporan kinerja tahunan.
Kondisi ini menimbulkan paradoks serius. Di satu sisi, pemerintah menyebut swasembada pangan sebagai tonggak kemerdekaan dan kemandirian bangsa. Namun di sisi lain, fondasi swasembada tersebut justru dibangun setelah impor mencapai puncaknya.
Presiden sebelumnya menyatakan bahwa target swasembada pangan empat tahun berhasil dicapai hanya dalam satu tahun berkat kerja keras dan kekompakan nasional. Namun data historis menunjukkan, keberhasilan itu tidak tumbuh dari tren produksi jangka menengah, melainkan muncul setelah fase krisis pasokan yang ditandai impor besar-besaran.
Sejumlah pengamat menilai, klaim swasembada tidak bisa dilepaskan dari konteks data.
“Swasembada bukan soal satu tahun surplus, tapi konsistensi produksi dan penurunan impor secara berkelanjutan. Kalau impor justru memuncak setahun sebelumnya, itu alarm struktural,” tulis analisis pangan berbasis data BPS dan Kementerian Pertanian.
Dengan membuka data lima tahun terakhir, publik dihadapkan pada pertanyaan mendasar, apakah swasembada pangan ini kemenangan sistem pertanian nasional, atau kemenangan narasi setelah impor menyelamatkan keadaan?
