Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membebani anggaran negara secara berlebihan. Ia mengklaim bahwa dana program tersebut berasal dari hasil efisiensi dan penataan ulang belanja negara yang dinilai tidak produktif.
Menurut Prabowo, pemerintah melakukan langkah penghematan besar-besaran di berbagai sektor, termasuk pemangkasan belanja operasional yang dianggap tidak prioritas.
“Dana untuk MBG bukan dari utang baru. Ini hasil efisiensi. Kita rapikan anggaran, kita potong yang tidak perlu,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Program ini ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah menyebut program tersebut sebagai investasi jangka panjang demi menekan angka stunting dan meningkatkan daya saing generasi muda.
Namun, di tengah klaim efisiensi tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan detail teknis penghematan yang dimaksud. Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu membuka secara transparan pos anggaran mana saja yang dipangkas untuk memastikan tidak terjadi pengalihan dari sektor strategis lainnya.
Di sisi lain, pendukung kebijakan ini menilai langkah efisiensi adalah bentuk keberanian politik dalam menggeser fokus belanja negara dari birokrasi ke kebutuhan rakyat. Mereka menyebut MBG sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah pada isu gizi dan pendidikan.
Program MBG diperkirakan menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia dan membutuhkan dukungan logistik yang besar, termasuk pasokan bahan pangan dalam jumlah signifikan. Pemerintah memastikan pengawasan akan diperketat agar pelaksanaan berjalan tepat sasaran.
Klaim bahwa dana MBG berasal dari efisiensi anggaran kini menjadi sorotan publik. Transparansi dan akuntabilitas dinilai akan menjadi kunci utama agar program strategis tersebut benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
