JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyetujui impor 1.000 ton beras khusus dan 580.000 ekor ayam dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari perjanjian dagang resiprokal kedua negara. Kebijakan ini memicu sorotan, lantaran dinilai bertolak belakang dengan semangat swasembada pangan yang sebelumnya digaungkan pemerintah.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanesto, menegaskan bahwa impor beras khusus tersebut bersifat terbatas dan akan disesuaikan dengan kebutuhan domestik.
“Realisasi impor beras khusus ini akan menyesuaikan permintaan dalam negeri. Jumlahnya relatif kecil dibandingkan total produksi beras nasional,” ujar Haryo dalam keterangan resmi.
Menurutnya, volume 1.000 ton tidak signifikan jika dibandingkan dengan total produksi beras nasional yang mencapai puluhan juta ton per tahun. Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu stabilitas harga gabah petani maupun stok cadangan beras pemerintah.
Namun, keputusan tersebut dinilai kontradiktif dengan pernyataan tegas Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam konferensi pers Januari lalu. Saat itu, Amran menolak keras wacana impor beras.
“Tidak boleh impor beras, kita sudah swasembada. Stok kita melimpah. Ini beras anak negeri. Beri tahu mereka, mesti cinta merah putih,” tegas Amran, sebagaimana dikutip dari laman resmi Badan Pangan Nasional.
Pernyataan tersebut kala itu menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan dan melindungi petani lokal dari tekanan pasar global. Bahkan, Kementerian Pertanian mengklaim stok beras nasional dalam kondisi aman dan produksi domestik mencukupi kebutuhan.
Masuknya komoditas ayam sebanyak 580.000 ekor dari AS juga menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha perunggasan. Pasalnya, sektor perunggasan nasional selama ini kerap menghadapi persoalan over supply yang berdampak pada anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak.
Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini merupakan bagian dari strategi diplomasi dagang untuk menjaga hubungan ekonomi bilateral dengan AS, terutama dalam konteks negosiasi tarif dan akses pasar. Namun di sisi lain, konsistensi arah kebijakan pangan nasional menjadi taruhan.
