KAUSA.CO.ID — Wacana proyek gentengisasi nasional yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dari para ahli ekonomi. Program penggantian atap seng rumah rakyat dengan genteng itu dinilai mahal, berisiko menambah utang negara, dan berpotensi membebani APBN di tengah ruang fiskal yang kian sempit.
Pemerintah belum membeberkan secara rinci skema pembiayaan gentengisasi. Namun dengan estimasi kasar Rp70–100 triliun, proyek ini disebut berpeluang besar dibiayai lewat utang baru, mengingat tekanan belanja negara yang sudah tinggi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa proyek populis kerap mengabaikan dampak jangka panjang terhadap keuangan negara.
“Kalau gentengisasi dibiayai APBN berbasis utang, maka rakyat hari ini memang dapat genteng, tapi generasi berikutnya yang harus membayar cicilannya,” ujar Bhima.
Bhima menilai angka puluhan hingga ratusan triliun rupiah bukan biaya kecil. Menurutnya, anggaran sebesar itu bisa menggerus alokasi sektor vital lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Senada, Ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyebut negara sering terjebak pada kebijakan simbolik yang terlihat pro-rakyat, namun rapuh secara fiskal.
“APBN itu bukan tanpa batas. Setiap program besar harus diuji urgensinya dan keberlanjutannya, bukan hanya popularitas politiknya,” kata Faisal.
Kritik juga datang dari aspek tata kelola. Pengamat kebijakan publik UGM, Eko Prasojo, menilai program berskala nasional seperti gentengisasi rawan masalah data dan pengawasan.
“Tanpa basis data penerima yang presisi, program seperti ini berpotensi salah sasaran dan membuka ruang pemborosan anggaran,” ujarnya.
Eko menambahkan, jika tidak melibatkan skema alternatif seperti swadaya masyarakat, industri lokal, atau CSR, gentengisasi bisa berubah menjadi proyek sentralistik yang mahal dan tidak berkelanjutan.
Para ahli sepakat, meningkatkan kualitas hunian rakyat adalah kewajiban negara. Namun kebijakan tersebut, menurut mereka, harus dijalankan dengan perhitungan fiskal yang ketat, bukan dengan menumpuk beban ke masa depan.
Di tengah tekanan utang dan defisit, publik kini menunggu kejelasan, apakah gentengisasi akan menjadi solusi nyata,
atau justru menambah daftar proyek populis yang membebani APBN.
