China mengeluarkan ultimatum keras kepada Amerika Serikat (AS) terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Beijing menuntut Washington segera membebaskan Maduro, seraya memperingatkan bahwa tindakan sepihak tersebut berpotensi memicu konsekuensi global yang serius.
Ancaman diplomatik itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (5/1/2026). Lin menegaskan penangkapan kepala negara berdaulat melalui operasi militer lintas batas merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Amerika Serikat harus segera menghentikan tindakan ilegal ini dan membebaskan Presiden Nicolas Maduro tanpa syarat,” kata Lin Jian. “Penahanan kepala negara berdaulat adalah preseden berbahaya yang dapat mengguncang stabilitas global,” tegasnya.
China menilai langkah AS tidak hanya mencederai kedaulatan Venezuela, tetapi juga mencerminkan praktik unilateralisme yang mengabaikan mekanisme hukum internasional. Beijing memperingatkan, pembiaran terhadap tindakan semacam ini akan membuka pintu bagi kekacauan geopolitik yang lebih luas.
Dalam pernyataannya, Lin juga menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar pertemuan darurat guna membahas penangkapan Maduro. Menurut China, isu ini bukan persoalan bilateral, melainkan ujian kredibilitas PBB sebagai penjaga perdamaian dunia.
“Jika Dewan Keamanan PBB gagal bertindak, maka tatanan internasional berbasis hukum hanya akan menjadi slogan kosong,” ujar Lin dengan nada tajam.
Penangkapan Maduro sendiri telah memicu kecaman dari sejumlah negara dan memperdalam ketegangan antara kekuatan besar dunia. Sejumlah pengamat menilai sikap tegas China menandai babak baru konfrontasi diplomatik global, di mana dominasi satu negara kembali dipertanyakan.
Dengan ultimatum terbuka dari Beijing, tekanan kini mengarah langsung ke Washington. Dunia menunggu apakah AS akan merespons melalui jalur hukum internasional, atau justru mendorong eskalasi konflik yang lebih luas.
