JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana mengirimkan sekitar 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, sebagai bagian dari komitmen aktif dalam mendorong penghentian konflik dan menjaga stabilitas kawasan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan jumlah tersebut masih dalam pembahasan teknis dan belum final.
“Belum, sedang dibicarakan, tetapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8 ribu,” ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai aspek teknis, termasuk mekanisme dan skema penempatan pasukan di wilayah Gaza. Pengiriman pasukan perdamaian disebut sebagai bentuk komitmen konkret Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina.
“Kita baru mempersiapkan diri, waktu-waktu sudah kesepakatan. Kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen, itu akan kita lakukan,” tegasnya.
Selain menyiapkan kontingen militer, Indonesia juga memperkuat jalur diplomasi dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP) bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya. Langkah ini diharapkan mampu menekan eskalasi konflik yang terus berlangsung di Gaza.
“Setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza,” kata Prasetyo.
TNI AD Mulai Latihan
Sinyal kesiapan militer ditegaskan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak, yang memastikan sejumlah satuan telah mulai menjalani latihan persiapan misi perdamaian.
“Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan nanti jadi perdamaian. Jadi berarti zeni, kesehatan, yang sering, seperti itu kami siapkan,” ujarnya.
Maruli menyebut jumlah pasukan yang akan diberangkatkan belum diputuskan. Namun, ia memperkirakan kekuatan yang disiapkan setara satu brigade, yakni sekitar 5.000 hingga 8.000 personel.
“Bisa satu brigade, 5.000–8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang,” jelasnya.
Ia menegaskan, TNI AD hanya bertugas mempersiapkan personel dan kesiapan operasional. Keputusan akhir terkait jumlah dan waktu pengiriman sepenuhnya berada di tangan Mabes TNI.
“Kami hanya penyiapan pasukannya saja,” pungkas Maruli.
Rencana pengiriman pasukan ini menjadi salah satu langkah paling signifikan Indonesia dalam keterlibatan misi perdamaian internasional, sekaligus mempertegas posisi politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang pemerintah.
