Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersiap membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi, menyusul tingginya intensitas aksi unjuk rasa di wilayah ini. Kebijakan tersebut muncul di tengah kekhawatiran pemerintah daerah terhadap citra stabilitas Sulsel di mata investor.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut, Sulawesi Selatan masuk dalam jajaran daerah dengan angka demonstrasi tertinggi secara nasional. Kondisi itu, menurutnya, menjadi alarm serius bagi iklim investasi.
“Bukan hanya Luwu Raya, tapi se-Sulsel. Angka demonstrasi kita termasuk tinggi secara nasional, dan itu tidak bagus untuk investasi,” ujar Andi Sudirman usai memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda dan para kepala daerah se-Sulsel, Senin, 9 Februari 2026.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa stabilitas politik dan sosial kini ditempatkan sebagai variabel utama dalam strategi pembangunan daerah, terutama dalam menarik modal. Demonstrasi, dalam kacamata pemerintah, tidak lagi sekadar ekspresi aspirasi, tetapi juga faktor risiko ekonomi.
Satgas yang akan dibentuk diklaim sebagai jalur komunikasi resmi antara pemerintah dan massa aksi. Pemerintah menyebut, tim ini akan bertugas menyerap, memetakan, dan menindaklanjuti tuntutan demonstran di lapangan.
“Tim akan bekerja agar aspirasi bisa dijelaskan dengan baik dan ditindaklanjuti sesuai substansinya,” kata Andi Sudirman.
Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan krusial apakah Satgas ini akan menjadi jembatan dialog, atau justru instrumen kontrol terhadap ruang protes publik?
Andi Sudirman menepis anggapan bahwa Satgas bertujuan membungkam suara warga. Ia menegaskan, hak menyampaikan pendapat tetap dijamin, sementara Satgas diarahkan untuk meredam potensi konflik dan menjaga ketertiban.
Di sisi lain, data kepolisian menunjukkan eskalasi unjuk rasa yang signifikan. Polrestabes Makassar mencatat 1.005 aksi demonstrasi sepanjang 2025, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 537 aksi. Angka ini memperkuat posisi Sulsel sebagai salah satu episentrum protes sosial di Indonesia.
“Dari sisi rasio nasional, kita termasuk yang tertinggi soal unjuk rasa. Ini tentu tidak baik bagi iklim investasi,” tegas Gubernur.
