MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk program padat karya. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya tingkat pengangguran, meski pemerintah daerah mengklaim kinerja ekonomi Sulbar menunjukkan tren positif, termasuk penurunan angka kemiskinan.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengakui adanya paradoks pembangunan tersebut saat ditemui usai membuka Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 Februari 2026.
Menurut Suhardi, pertumbuhan ekonomi Sulbar saat ini telah melampaui rata-rata nasional dan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Namun, capaian itu belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
“Yang sedikit harus kita fokus lagi adalah tingkat pengangguran,” kata Suhardi.
Ia menyebut, pemerintah daerah masih mengkaji faktor-faktor penyebab naiknya angka pengangguran di tengah pertumbuhan ekonomi yang diklaim stabil.
“Kita ingin turunkan tingkat pengangguran, tapi ternyata ada sedikit kenaikan. Ini yang sedang kita cari akar masalahnya,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemprov Sulbar memilih memperluas program padat karya sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja langsung, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
“Untuk 2026 ini kami siapkan anggaran lebih dari Rp60 miliar untuk merespons persoalan lapangan kerja, melalui program padat karya,” jelas Suhardi.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari kerangka persiapan RKPD 2027. Pemerintah berharap program padat karya tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Sulawesi Barat.
Namun, kebijakan ini sekaligus menegaskan tantangan struktural pembangunan daerah: pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menekan pengangguran secara konsisten.
