KAUSA.CO.ID, CIBINONG — Bupati Bogor Rudy Susmanto menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor di Gedung Graha Wartawan, Cibinong, Senin (9/2/2026).
Di hadapan insan pers, Rudy secara terbuka mengakui bahwa pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan aktor strategis dalam menentukan arah kebijakan dan wajah pembangunan daerah.
Pernyataan itu disampaikan di tengah derasnya arus transformasi media digital yang kian masif, sekaligus meningkatnya sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Rudy menegaskan, tanpa kolaborasi yang sehat dengan pers, komunikasi publik pemerintah berpotensi timpang dan kehilangan kepercayaan masyarakat.
“Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, kolaborasi dengan PWI dan seluruh insan pers bukan sekadar seremoni, tetapi kebutuhan mendasar untuk membangun komunikasi publik yang sehat dan konstruktif,” ujar Rudy.
Memasuki tahun 2026, Rudy bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menyatakan komitmennya membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan media. Namun ia juga menegaskan, kemitraan tersebut tidak boleh menggerus independensi pers.
Menurut Rudy, pers memiliki posisi krusial dalam menilai dan mengawasi jalannya pemerintahan. Baik atau buruknya kinerja Pemkab Bogor, kata dia, sangat ditentukan oleh keberanian media menyuarakan fakta.
“Yang benar harus tetap dikatakan benar, dan yang salah harus disebut salah. Pers harus berdiri di atas fakta, independen, dan tidak berpihak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Bogor Dedy Firdaus menyampaikan bahwa peringatan HPN tahun ini bertepatan dengan hari lahir PWI yang diperingati setiap 9 Februari. Pada HPN ke-80, PWI mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.”
Tema tersebut, kata Dedy, bukan sekadar slogan, melainkan tantangan nyata bagi insan pers di tengah tekanan ekonomi media, disrupsi digital, dan ancaman terhadap kebebasan pers.
“Melalui HPN ini, kami berharap insan pers khususnya PWI Kabupaten Bogor—mampu membumikan tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat lewat pemberitaan yang berimbang, kondusif, dan mengedukasi masyarakat,” ujarnya.
Peringatan HPN di Bogor pun menjadi pengingat bahwa relasi pemerintah dan pers bukan relasi kekuasaan, melainkan relasi kontrol di mana kritik, data, dan kebenaran tetap menjadi fondasi utama demokrasi
