Pemandangan tak biasa terjadi di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat eks Mendikbudristek Nadiem Makarim justru diwarnai kehadiran tiga personel TNI yang berdiri di tengah ruang sidang, memantik tanda tanya publik.
Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah tak menutup mata. Di tengah pembacaan eksepsi terdakwa, hakim langsung menghentikan jalannya sidang dan melontarkan teguran terbuka kepada aparat berseragam loreng tersebut.
“Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya?” ujar Purwanto, nada suaranya tegas namun sarat pesan.
Hakim menilai posisi ketiga personel TNI itu berpotensi mengganggu independensi dan kenyamanan persidangan. Tanpa basa-basi, ia meminta mereka segera mengubah posisi.
“Mungkin bisa ambil posisi, jangan berdiri di situ. Bisa menyesuaikan, bisa mundur,” tambahnya.
Insiden ini sontak memunculkan sorotan tajam. Untuk apa aparat militer hadir di tengah sidang sipil perkara korupsi? Siapa yang memerintahkan? Dan pesan apa yang hendak disampaikan di ruang hukum yang seharusnya steril dari simbol kekuasaan bersenjata?
Di tengah proses hukum yang menyedot perhatian publik—terlebih dengan nilai dugaan korupsi yang fantastis, kehadiran TNI di ruang sidang justru memperkuat kesan adanya “bayang-bayang kekuasaan” dalam perkara ini. Teguran hakim menjadi sinyal keras, pengadilan adalah ruang hukum, bukan panggung intimidasi.
Kasus Chromebook belum memasuki pokok perkara, namun aroma kontroversi sudah lebih dulu memenuhi ruang sidang. Publik kini menunggu: akankah persidangan ini benar-benar berjalan terbuka dan berani, atau justru perlahan diselimuti tekanan yang tak kasat mata?
