Jakarta, kausa.co.id —
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia sebagai negara dengan rakyat paling bahagia di dunia, sebuah klaim yang ia sampaikan dalam pidato terbarunya di hadapan publik nasional. Pernyataan tersebut merujuk pada hasil survei internasional yang, menurut Prabowo, menempatkan Indonesia di posisi teratas berdasarkan jawaban langsung warga yang merasa bahagia menjalani hidupnya.
“Negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa mereka mengalami bahagia, negara paling nomor satu di dunia sekarang adalah bangsa Indonesia,” ujar Prabowo. Ia mengaku terharu sekaligus bangga, mengingat masih banyak warga yang hidup sederhana namun tetap memiliki rasa syukur dan ketahanan sosial yang kuat.
Namun di tingkat global, laporan resmi World Happiness Report 2025 justru menunjukkan peta yang berbeda. Laporan tahunan yang disusun oleh jaringan akademisi dunia bersama Gallup World Poll itu kembali menempatkan negara-negara Nordik sebagai kawasan dengan tingkat kebahagiaan tertinggi, berdasarkan indikator seperti dukungan sosial, kepercayaan publik, harapan hidup sehat, kebebasan memilih, serta persepsi terhadap korupsi.
Dalam laporan tersebut, Indonesia tidak masuk dalam jajaran 20 besar negara paling bahagia. Meski begitu, para penyusun laporan menegaskan bahwa kebahagiaan diukur melalui pendekatan metodologis tertentu, berbeda dengan survei persepsi langsung yang dikutip Prabowo dalam pidatonya.
Adapun 20 negara paling bahagia di dunia versi World Happiness Report 2025 adalah:
- Finlandia
- Denmark
- Islandia
- Swedia
- Belanda
- Kosta Rika
- Norwegia
- Israel
- Luksemburg
- Meksiko
- Australia
- Selandia Baru
- Swiss
- Belgia
- Irlandia
- Lituania
- Austria
- Kanada
- Slovenia
- Ceko
Finlandia kembali menempati posisi puncak untuk tahun kedelapan berturut-turut, mengukuhkan dominasi negara-negara dengan sistem kesejahteraan kuat dan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi.
Klaim Prabowo pun memunculkan perdebatan publik. Di satu sisi, ia dipandang sebagai narasi optimistis tentang modal sosial dan daya tahan psikologis masyarakat Indonesia. Di sisi lain, sebagian pengamat menilai klaim tersebut perlu dibaca secara kritis agar tidak menutupi persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas layanan publik.
